Category Archives: Articles

Penetapan Barang Dilarang Ekspor

Latar Belakang Pada tanggal 11 Juni 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Barang Dilarang Ekspor (“Permendag 45/2019”). Permendag 45/2019 adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”) yang mengamanatkan agar ketentuan mengenai barang-barang yang dilarang ekspor untuk ditetapkan dalam peraturan Menteri Perdagangan. Permendag…
Read more

Penentuan Bentuk Usaha Tetap

Latar Belakang Pada tanggal 1 April 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (“PMK No. 35/2019”). Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya di Indonesia. PMK…
Read more

Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata

Latar Belakang Pada tanggal 1 Agustus 2018, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Pendaftaran Akta Pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata Dalam melakukan pendaftaran pendirian persekutuan komanditer (“CV”), firma dan/atau persekutuan perdata, pemohon harus terlebih dahulu melakukan…
Read more

Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Latar Belakang Pada tanggal 26 Februari 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. Peraturan ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004. Mekanisme Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Pada dasarnya pemeriksaan kecelakaan kapal merupakan serangkaian…
Read more

Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi

Pada tanggal 31 Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) (“POJK 37/2018”). Dengan Layanan Urun Dana berbasis teknologi informasi (“Layanan Urun Dana”), pelaku usaha pemula (start-up company) diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkenomian nasional dengan mendapatkan alternatif sumber pendanaan berbasis…
Read more

Pembagian Dividen Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas

Pembagian dividen di dalam suatu perseroan terbatas (“Perseroan”) diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan anggaran dasar Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan UU PT. Berdasarkan UU PT, seluruh laba bersih dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Cadangan…
Read more

Pengawasan Tata Impor dan Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Penyalur alat kesehatan dan importir yang melakukan impor alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga ("PKRT") menyampaikan pemberitahuan pabean impor yang dilakukan penelitian oleh portal Indonesia National Single Window ("INSW") dan/atau Pejabat Bea dan Cukai. Hasil penelitian tersebut disampaikan notifikasi kepada Direktur Jenderal oleh Pengelola Portal INSW dan/atau Pejabat Bea…
Read more

Tata Cara Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (“Perkumpulan”). Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”). Tata cara pengesahan badan hukum…
Read more

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pengaturan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) terdapat di dalam Bab VI Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Pasal 78 ayat (1) menyatakan bahwa: “Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.” Dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa: “Yang…
Read more