About: hukumperseroanterbatas

Recent Posts by hukumperseroanterbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja
Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang Cipta Kerja”) diundangkan, terdapat beberapa undang-undang yang mengalami perubahan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”). Adapun beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut: Pengecualian untuk Dua Pemegang Saham Pada dasarnya, perseroan…
Read more

Indonesia Menjadi Negara Peserta Konvensi Apostille

Indonesia Menjadi Negara Peserta Konvensi Apostille
Pengantar Pada 5 Oktober 1961, Konvensi Penghapusan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing (“Konvensi Apostille”) telah disepakati. Konvensi Apostille bertujuan untuk menghapus rantai proses legalisasi dokumen public dan menyederhadakan prosesnya melalui penerbitan sertifikat autentifikasi. Sejalan dengan asas diundangkannya UU Cipta Kerja, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung kemudahan berusaha dengan mengaksesi Konvensi Apostille.…
Read more

PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING UNDANG-UNDANG TENTANG BEA METERAI

PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING UNDANG-UNDANG TENTANG BEA METERAI
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai (“UU Bea Meterai”) pada tanggal 26 Oktober 2020, dan akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Dengan berlakunya UU Bea Meterai maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pemerintah berharap…
Read more

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Latar Belakang Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018…
Read more

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Latar Belakang Seiring meningkatnya kasus Corona Virus Disease 2019 (“Covid-19”) di Indonesia, pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan 3 peraturan terkait sebagai bentuk penanggulangan terhadap pandemi tersebut yaitu Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (“Kepres No. 11/2020”), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun…
Read more

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Pendahuluan Pada tanggal 25 November 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) (“PP No. 80/2019”). Perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (“PMSE”). PP No. 80/2019 diterbitkan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU…
Read more

Kewajiban Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika

Kewajiban Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika
Latar Belakang Pada tanggal 31 Mei 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektonika dan Produk Telematika (“Permendag 38/2019”). Permendag 38/2019 mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/MDAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi dalam Bahasa Indonesia bagi…
Read more

Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
Latar Belakang Pada tanggal 27 Juni 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi  (“Permenkumham 15/2019”) Permenkumham 15/2019 mengatur tata cara dan mekanisme pelaksanaan dan penerapan dalam memperoleh  informasi mengenai pemilik manfaat dari korporasi. Pemilik manfaat adalah orang…
Read more

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
Latar Belakang Pada tanggal 1 Desember 2016, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”). Permenkominfo 20/2016 adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengamanatkan agar pedoman perlindungan data…
Read more

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online
Latar Belakang Pada tanggal 1 Juli 2019, Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-163/PJ.13/2019 (“Surat Dirjen Pajak”) perihal Penyampaian Petunjuk Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) Badan melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (“AHU”) Online. Maksud dan Tujuan Surat Dirjen Pajak diterbitkan dalam rangka memudahan pelayanan perpajakan…
Read more

Recent Comments by hukumperseroanterbatas

No comments by hukumperseroanterbatas yet.