Monthly Archives: July 2019

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
Latar Belakang Pada tanggal 1 Desember 2016, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”). Permenkominfo 20/2016 adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang mengamanatkan agar pedoman perlindungan data…
Read more

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online

Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online
Latar Belakang Pada tanggal 1 Juli 2019, Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-163/PJ.13/2019 (“Surat Dirjen Pajak”) perihal Penyampaian Petunjuk Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) Badan melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (“AHU”) Online. Maksud dan Tujuan Surat Dirjen Pajak diterbitkan dalam rangka memudahan pelayanan perpajakan…
Read more

Penetapan Barang Dilarang Ekspor

Penetapan Barang Dilarang Ekspor
Latar Belakang Pada tanggal 11 Juni 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Barang Dilarang Ekspor (“Permendag 45/2019”). Permendag 45/2019 adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”) yang mengamanatkan agar ketentuan mengenai barang-barang yang dilarang ekspor untuk ditetapkan dalam peraturan Menteri Perdagangan. Permendag…
Read more

Penentuan Bentuk Usaha Tetap

Penentuan Bentuk Usaha Tetap
Latar Belakang Pada tanggal 1 April 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (“PMK No. 35/2019”). Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya di Indonesia. PMK…
Read more