INDONESIA MENJADI NEGARA PESERTA KONVENSI APOSTILLE

Pada 5 Oktober 1961, Konvensi Penghapusan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing (“Konvensi Apostille”) telah disepakati. Konvensi Apostille bertujuan untuk menghapus rantai proses legalisasi dokumen public dan menyederhadakan prosesnya melalui penerbitan sertifikat autentifikasi.

PENDAFTARAN CV, FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA

Pada tanggal 1 Agustus 2018, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas.

Seperti yang kita ketahui di dalam suatu Perseroan Terbatas (“Perseroan”) terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi dan Dewan Komisaris.

Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang Cipta Kerja”) diundangkan, terdapat beberapa undang-undang yang mengalami perubahan.

Leks&Co
latest post
read all news
from the blog
go to blog
Perseroan Sebagai Badan Hukum

Privatisasi Perusahaan Perseroan

Apa itu privatisasi? Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), Privatisasi adalah penjualan saham Perusahaan Perseroan yang merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas dengan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (“Persero”).

Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas

Seperti yang kita ketahui di dalam suatu Perseroan Terbatas (“Perseroan”) terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi dan Dewan Komisaris.

Tata cara Pengesahan
read all articles
most popular post