Tag Archives: lekslawyer

Penentuan Bentuk Usaha Tetap

Latar Belakang

Pada tanggal 1 April 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (“PMK No. 35/2019”).

Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya di...

Read more

Pemberlakukaan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)

Latar Belakang

Pada tanggal 31 Desember 2018, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 tahun 2018 tentang Pemberlakukaan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan dalam Negeri melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)

Perdagangan...

Read more

Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata

Latar Belakang

Pada tanggal 1 Agustus 2018, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Pendaftaran Akta Pendirian CV, Firma, dan Persekutuan Perdata

Dalam melakukan pendaftaran pendirian persekutuan komanditer (“CV”), firma dan/atau persekutuan perdata,...

Read more

Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

Latar Belakang

Pada tanggal 26 Februari 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. Peraturan ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004.

Mekanisme Pemeriksaan Kecelakaan Kapal Pada dasarnya pemeriksaan kecelakaan...

Read more

Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK .04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK”) yang mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 2014.

Sekretaris Perusahaan Sekretaris perusahaan adalah perorangan atau penanggung jawab dari unit kerja...

Read more