Klasifikasi | Hukum Perseroan Terbatas

Posts Tagged Klasifikasi

Tata Cara Terbaru Dalam Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,  Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan

Tata Cara Terbaru

Pada 26 Maret 2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) menerbitkan Peraturan Menkumham No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (“Permenkumham No. 4/2014”). Secara prinsip, Permenkumham No. 4/2014 mengatur tata cara terbaru untuk meningkatkan pelayanan dan dan mempercepat proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan terbatas (“Perseroan”) melalui media elektronik.

Permenkumham No. 4/2014 mengatur tata cara yang cenderung lebih efektif bila dibandingkan dengan tata cara sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkumham No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (“Permenkumham No. 01/2011”).

Pada dasarnya, Permenkumham No. 4/2014 mengatur bahwa persetujuan maupun penolakan oleh Menkumham disampaikan secara elektronik kepada pemohon. Untuk itu, notaris dapat mencetak sendiri keputusan dari Menkumham tersebut. Dalam hal pemohon berkewajiban untuk menyampaikan dokumen pendukung dalam mengajukan suatu permohonan, maka si pemohon diwajibkan untuk menyampaikan surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa dokumen pendukung telah lengkap. Namun demikian, dokumen-dokumen pendukung tersebut dalam bentuk fisik akan disimpan oleh notaris. Hal ini berbeda dengan Permenkumham No. 01/2011, yang mewajibkan pemohon untuk menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

No Comments

Klasifikasi Saham Perseroan Terbatas

Pengaturan umum mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Menurut Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa saham merupakan bukti penyetoran modal kepada Perseroan. Menurut Pasal 7 ayat (2) UUPT, Bagian atas saham tersebut wajib diambil oleh para pendiri pada saat Perseroan tersebut didirikan. Para pendiri yang telah mengambil bagian sahamnya disebut sebagai pemegang saham.

Klasifikasi Saham Beserta Hak Yang Melekat Di Dalamnya.

Menurut Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perusahaan” menyatakan bahwa hak-hak yang melekat pada saham sangat tergantung dari jenis saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Jika dilihat dari sudut pandang manfaatnya, pada dasarnya saham dapat dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni:

1.    Saham biasa (common stocks).

Untuk jenis saham ini, kedudukan para pemegang saham sama dan tidak ada yang diistimewakan. Terhadap klasifikasi saham ini, Pasal 52 UUPT menyatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Klasifikasi Saham dalam Perseroan Terbatas

Saham adalah bukti telah dilakukan penyetoran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas. Saham dalam Perseroan Terbatas tersebut dikelompokan berdasarkan karateristik yang sama, yang disebut klasifikasi saham. Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan, Anggaran Dasar Perseroan menetapkan lebih dari satu klasifikasi saham.

Saham Biasa

Berdasarkan Pasal 53 ayat (3) UUPT, setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama, jika terdapat lebih dari satu klasifikasi saham maka Anggaran Dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa. Saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

Read the rest of this entry »

, , , , , , ,

No Comments