Recent Posts by hukumperseroanterbatas

Hukum Perseroan Terbatas – Peraturan Pemerintah Baru tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

regulation-leksnco

Latar Belakang

Pada tanggal 14 Juli 2016, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 29/2016”). PP 29/2016 mencabut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2016, yang sebelumnya juga mengatur mengenai perubahan modal dasar perseroan terbatas.

Read more

Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK .04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK”) yang mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 2014.

Sekretaris Perusahaan Sekretaris perusahaan adalah perorangan atau penanggung jawab dari unit kerja...

Read more

Ketentuan Penggunaan Letter of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu (Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2015)

exportLatar Belakang Pada tanggal 30 Maret 2015, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 01/DAGLU/PER/3/2015 (“Perdirjen Daglu 1/2015”). Perdirjen Daglu 1/2015 ditujukan untuk memberikan petunjuk pelaksanakan ekspor barang tertentu dengan menggunakan pembayaran Letter of Credit.   Ekspor Barang Tertentu Ekspor atas barang-barang tertentu yang dimaksud...
Read more

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2015)

financial services Latar Belakang

Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan menetapkan   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015, yang mulai berlaku sejak 17 November 2015 (“POJK 21/2015”). POJK 21/2015 mengatur pedoman tata kelola bagi perusahaan terbuka yang pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan terapkan atau jelaskan (comply...

Read more

Petunjuk Pelaksanaan Kententuan Konsultan Pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 Tahun 2015)

IS09AN60ALatar Belakang

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015, tertanggal 10 Maret 2015 (“Perdirjen Pajak 13/2015”) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan peranan Konsultan Pajak yang mulai berlaku dan berlaku surut sejak tertangal 9 Desember 2014.

Konsultan...

Read more

Pembuatan Peraturan Perusahaan

Ketentuan mengenai peraturan perusahaan diatur pada Pasal 108 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (“Permenaker 16/2011”).

Read more

Tata Cara Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (“Perkumpulan”). Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak...

Read more

Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Parwisata (“PP 52/2012”), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (“Permen 1/2014”). Berdasarkan Pasal 1...

Read more

Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (“Undang-Undang Dokumen Perusahaan”) telah mulai berlaku dan diundangkan sejak tahun 1997. Undang-Undang Dokumen Perusahaan tersebut mencabut ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan segala ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Undang-Undang Dokumen Perusahaan mengatur tentang dokumen...

Read more

Tata Cara Terbaru Dalam Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri

Latar Belakang

Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (“PP No. 24/2009”), maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 05/M-IND/PER/2/2014 tentang Tata Cara Dalam Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri (“Permenperin No. 5/2014”) untuk mengatur pemberian...

Read more

Recent Comments by hukumperseroanterbatas

    No comments by hukumperseroanterbatas yet.