Recent Posts by hukumperseroanterbatas

Pengaturan Pendaftaran Merek Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016

Pengaturan Pendaftaran Merek Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016Latar Belakang

Pada tanggal 30 Desember 2016, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 (“Permenkumham 67/2016”). Permenkumham 67/2016 ini adalah...

Read more

Perubahan Ketentuan Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

tdpLatar Belakang

Untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang perdagangan, Menteri Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (“Permendag 08/2017”).

Pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan

Tanda Daftar...

Read more

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Latar Belakang

Pemerintah ingin mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di bidang perdagangan, maka dihapuslah kewajiban mendaftar ulang Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 sebagaimana telah...

Read more

Hukum Perseroan Terbatas – Peraturan Pemerintah Baru tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

regulation-leksnco

Latar Belakang

Pada tanggal 14 Juli 2016, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (“PP 29/2016”). PP 29/2016 mencabut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2016, yang sebelumnya juga mengatur mengenai perubahan modal dasar perseroan terbatas.

Read more

Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK .04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK”) yang mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 2014.

Sekretaris Perusahaan Sekretaris perusahaan adalah perorangan atau penanggung jawab dari unit kerja...

Read more

Ketentuan Penggunaan Letter of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu (Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2015)

exportLatar Belakang Pada tanggal 30 Maret 2015, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 01/DAGLU/PER/3/2015 (“Perdirjen Daglu 1/2015”). Perdirjen Daglu 1/2015 ditujukan untuk memberikan petunjuk pelaksanakan ekspor barang tertentu dengan menggunakan pembayaran Letter of Credit.   Ekspor Barang Tertentu Ekspor atas barang-barang tertentu yang dimaksud...
Read more

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2015)

financial services Latar Belakang

Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan menetapkan   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015, yang mulai berlaku sejak 17 November 2015 (“POJK 21/2015”). POJK 21/2015 mengatur pedoman tata kelola bagi perusahaan terbuka yang pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan terapkan atau jelaskan (comply...

Read more

Petunjuk Pelaksanaan Kententuan Konsultan Pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 Tahun 2015)

IS09AN60ALatar Belakang

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015, tertanggal 10 Maret 2015 (“Perdirjen Pajak 13/2015”) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan peranan Konsultan Pajak yang mulai berlaku dan berlaku surut sejak tertangal 9 Desember 2014.

Konsultan...

Read more

Pembuatan Peraturan Perusahaan

Ketentuan mengenai peraturan perusahaan diatur pada Pasal 108 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (“Permenaker 16/2011”).

Read more

Tata Cara Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (“Perkumpulan”). Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak...

Read more

Recent Comments by hukumperseroanterbatas

    No comments by hukumperseroanterbatas yet.