PEMERIKSAAN KECELAKAAN KAPAL
Pada tanggal 26 Februari 2019, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. Peraturan ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004.
PENDAFTARAN CV, FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA
Pada tanggal 1 Agustus 2018, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas.
Seperti yang kita ketahui di dalam suatu Perseroan Terbatas (“Perseroan”) terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi dan Dewan Komisaris.
latest post
[button text=”read all news” link=”http://www.hukumperseroanterbatas.com/news/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” class=”btn-right-align” icon=”no”]PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING UNDANG-UNDANG TENTANG BEA METERAI
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia telah...
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Latar Belakang Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Latar Belakang Seiring meningkatnya kasus Corona Virus Disease...
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Pendahuluan Pada tanggal 25 November 2019, Pemerintah Republik...
from the blog
[button text=”go to blog” link=”http://www.hukumperseroanterbatas.com/blog/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” class=”btn-right-align” icon=”no”]PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING UNDANG-UNDANG TENTANG BEA METERAI
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai (“UU Bea Meterai”) pada tanggal 26 Oktober 2020, dan akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Dengan berlakunya UU Bea Meterai maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dicabut dan...
Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
Latar Belakang Pada tanggal 1 Desember 2016, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”). Permenkominfo 20/2016 adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang...
Perseroan Sebagai Badan Hukum
Privatisasi Perusahaan Perseroan
Apa itu privatisasi? Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), Privatisasi adalah penjualan saham Perusahaan Perseroan yang merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas dengan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (“Persero”).
[sm_hr]Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas
Seperti yang kita ketahui di dalam suatu Perseroan Terbatas (“Perseroan”) terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi dan Dewan Komisaris.
Tata cara Pengesahan
[button text=”read all articles” link=”http://www.hukumperseroanterbatas.com/news/” style=”default” size=”normal” target=”_self” display=”inline” class=”btn-right-align” icon=”no”]PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING UNDANG-UNDANG TENTANG BEA METERAI
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang...
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Latar Belakang Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai...
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Latar Belakang Seiring meningkatnya kasus Corona Virus Disease 2019 (“Covid-19”) di Indonesia, pada tanggal 31...
most popular post
Daftar Pemegang Saham
Di Indonesia peraturan mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam...
Tahap-Tahap Likuidasi Perseroan Terbatas
Latar Belakang Definisi likuidasi menurut Kamus Besar Bahasa...
Gadai Saham
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas...
Pemeriksaan Perseroan Terbatas
Latar Belakang Menurut Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang...
[/row]