Hukum Perseroan Terbatas
accutane buy online
stellate radrenalin impart the from contraction excited are nerve.
buy synthroid generic
impart heart extracardiac and at that of endings under.
buy robaxin canada
s in beta-adrenergic wandering mechanoreceptors A excited
generic clomid
nerve. regulate release neuron, the cholinergic
purchase Cialis Black online nolvadex no prescription clomid buy online ventolin and children

Ketentuan Penggunaan Letter of Credit Untuk Ekspor Barang Tertentu (Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2015)

exportLatar Belakang

Pada tanggal 30 Maret 2015, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 01/DAGLU/PER/3/2015 (“Perdirjen Daglu 1/2015”). Perdirjen Daglu 1/2015 ditujukan untuk memberikan petunjuk pelaksanakan ekspor barang tertentu dengan menggunakan pembayaran Letter of Credit.

 

Ekspor Barang Tertentu

Ekspor atas barang-barang tertentu yang dimaksud dalam Perdirjen Daglu 1/2015 diuraikan dalam Lampiran I dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 04/M-DAG/PER/1/2015, dan terbagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu (a) mineral, (b) batu bara, (c) minyak bumi dan gas bumi, dan (d) kelapa sawit (“Barang Tertentu”). Ekspor untuk Barang Tertentu wajib menggunakan cara pembayaran Letter of Credit.

 

Letter of credit adalah janji membayar dari bank penerbit ke penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan letter of credit (“L/C”).

Pembayaran L/C

  1. Standby Letter of Credit (SLBC) tidak termasuk sebagai cara pembayaran L/C.
  2. Harga yang tercantum dalam L/C paling rendah sama dengan harga pasar dunia yang tercantum dalam Lampiran I dari Peraturan ini.
  3. Harga yang tercantum dalam L/C dihitung sesuai dengan tanggal terjadinya kesepakatan harga.
  4. Dalam hal harga yang disepakati terjadi pada tanggal tertentu setelah waktu pengiriman, nilai yang tercantum dalam L/C mengacu pada harga dalam poin 2 di atas.
  5. Dalam hal tidak adanya harga pasar dunia terhadap Barang Tertentu tersebut, maka harga ekspor menggunakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah (yang tercantum dalam Lampiran I dari Peraturan ini) atau harga di negara tujuan ekspor.

 

Kewajiban Eksportir

Eksportir yang melakukan ekspor Barang Tertentu wajib mencantumkan cara pembayaran L/C pada dokumen pemberitahuan pabean dalam bentuk tertulis maupun elektronik. (untuk selanjutnya disebut dengan Pemberitahuan Ekspor Barang “PEB”).

 

Eksportir wajib menyampaikan surat pertanyaan pada cara pembayaran L/C. Surat pernyataan tersebut ditujukan kepada (i) Menteri Perdagangan, apabila ekspor wajib dilengkapi dengan laporan surveyor; atau (ii) Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal, apabila tidak wajib melengkapi laporan surveyor.

 

Selanjutnya, Eksportir wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor dilengkapi dengan harga final L/C setiap bulan.

 

Kewajiban Surveyor

Surveyor wajib memeriksa data dan/atau keterangan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh eksporter dan kemudian menerbitkan laporan surveyor. Laporan surveyor akan digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang ekspor.

 

Surveyor wajib menyampaikan laporan rekapitulasi atas laporan surveyor setiap bulan.

, , , , , , , , , , , , , , ,

No Comments

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2015)

financial services Latar Belakang

Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan menetapkan   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015, yang mulai berlaku sejak 17 November 2015 (“POJK 21/2015”). POJK 21/2015 mengatur pedoman tata kelola bagi perusahaan terbuka yang pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan terapkan atau jelaskan (comply or explain), yang selama ini belum diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Selain itu, penerapan pedoman tata kelola bagi perusahaan terbuka ini juga ditujukan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik agar tingkat tata kelola perusahaan terbuka dapat setara dengan tata kelola perusahaan di negara ASEAN lainnya.

Pedoman Tata Kelola

Perusahaan terbuka wajib menerapkan pedoman tata kelola. Pedoman tata kelola adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan guna mendorong penerapan praktik tata kelola sesuai dengan praktik internasional, yang memuat aspek, prinsip dan rekomendasi tata kelola perusahaan yang baik (“Pedoman Tata Kelola”). Pedoman Tata Kelola akan diatur dengan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pengungkapan

Perusahaan terbuka wajib mengungkapkan informasi mengenai penerapan atas rekomendasi dalam Pedoman Tata Kelola pada laporan tahunan.

Pengungkapan penerapan Pedoman Tata Kelola paling sedikit memuat:

  1. pernyataan pelaksanaan rekomendasi; dan/atau
  2. penjelasan atas belum diterapkannya pelaksanaan rekomendasi dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).

Ketentuan Sanksi

Pelanggaran terhadap POJK 21/2015 dapat dikenakan sanksi administraif berupa:

  1. peringatan tertulis; dan
  2. denda.

Selain sanksi administrasi di atas, Otoritas Jasa Keuangan juga dapat melakukan:

  1. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
  2. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Dalam hal terdapatnya peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan Pedoman Tata Kelola bagi perusahaan terbuka, namun berbeda dengan ketentuan POJK 21/2015, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

, , , , , , , , , , , ,

No Comments

Petunjuk Pelaksanaan Kententuan Konsultan Pajak (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015 Tahun 2015)

IS09AN60ALatar Belakang

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2015, tertanggal 10 Maret 2015 (“Perdirjen Pajak 13/2015”) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan peranan Konsultan Pajak yang mulai berlaku dan berlaku surut sejak tertangal 9 Desember 2014.

Konsultan Pajak

Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Izin Praktik

Dalam menjalankan profesinya, Konsultan Pajak harus terlebih dahulu mendapatkan izin praktik yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk.

Izin praktik akan diberikan sesuai sertifikasi konsultan pajak. Terdapat 3 (tiga) tingkatan dalam sertifikasi konsultan pajak,  yaitu:

1.Tingkat A

Sertifikat yang menunjukkan bahwa Konsultan Pajak yang dapat memberikan jasa perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi, kecuali wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia;

2. Tingkat B

Sertifikat yang menunjukkan bahwa Konsultan Pajak yang dapat memberikan jasa perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, kecuali kepada wajib pajak penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, dan wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia;

3. Tingkat C

Sertifikat yang menunjukkan bahwa Konsultan Pajak dapat memberikan jasa perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Permohonan untuk memperoleh atau meningkatkan izin praktik harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikat Konsultan Pajak.

Untuk permohonan izin praktik wajib disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak secara tertulis dengan mengisi formulir surat permohonan izin praktik dan melengkapi dokumen-dokumen yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, yaitu:

  1. Daftar riwayat hidup;
  2. Fotokopi sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi;
  3. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI);
  4. Pas foto terakhir;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  6. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  7. Surat pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada pemerintah/negara dan/atau badan usaha milik negara/ daerah;
  8. Fotokopi surat keputusan keanggotaan asosiasi konsultan pajak yang telah dilegalisasi;
  9. Surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Untuk pemohon yang pernah mengabdikan diri sebagai pegawai atau pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus melampirkan fotokopi surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas permintaan sendiri atau surat keputusan pensiun.

Konsultan Pajak yang telah mendapatkan persetujuan izin praktik akan diberikan kartu izin praktik sebagai kartu tanda pengenal diri yang akan berlaku selama 2 (dua) tahun dan nomor PIN untuk mengakses aplikasi administrasi Konsultan Pajak.

Izin praktik berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtangankan atau diwariskan, termasuk diwaralabakan atau yang sejenisnya

Asosiasi Konsultan Pajak

Setiap Konsultan Pajak wajib berhimpun pada satu asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak.

Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak

Konsultan Pajak berhak untuk memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahlian sebagaimana tercantum dalam izin praktik yang dimilikinya.

Dalam menjalankan praktiknya, Konsultan Pajak wajib:

a. Memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

b. Mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh asosiasi Konsultan Pajak

c. Mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh asosiasi konsultan pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan terhitung dari bulan Januari tahun berikutnya setelah diterbitkan izin praktik yang bersangkutan;

d. Menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1)  Memuat jumlah dan keterangan mengenai wajib pajak yang telah diberikan jasa konsultasi dalam bentuk softcopy melalui aplikasi administrasi Konsultan pajak dan hardcopy;

2)  Melampirkan daftar realisasi kegiatan pengembangan professional berkelanjutan;

3)  Melampirkan fotokopi kartu tanda anggota asosiasi Konsultan Pajak yang masih berlaku; dan

4)  Disampaikan paling lama akhir bulan April tahun pajak berikutnya.

e. Memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai setiap perubahan data diri dari Konsultan Pajak dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud;

f. Memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan asosiasi Konsultan Pajak;

g. Mendokumentasikan:

1) Surat kontrak/perjanjian dengan persekutuan/badan hukum tempat Konsultan Pajak berpraktik dalam memberikan jasa konsultasi kepada setiap wajib pajak; atau

2) Surat kontrak/perjanjian dengan wajib pajak, yang menjadi dasar penyusunan Laporan Tahunan Konsultan Pajak; dan

h. Menyetujui publikasi data Konsultan Pajak berupa nama dan alamat Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak.

Sanksi

Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan izin praktik, dan menetapkan pencabutan izin praktik atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Konsultan Pajak.

Konsultan Pajak yang dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan izin praktik, dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Kemudian dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan keputusan atas pengajuan keberatan terhadap penetapan pembekuan atau pencabutan izin praktik yang dapat berupa keputusan mengabulkan, menolak, atau tidak dapat menerima permohonan.

Askadarini

, , , , , , , , , ,

No Comments

Pembuatan Peraturan Perusahaan

Ketentuan mengenai peraturan perusahaan diatur pada Pasal 108 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (“Permenaker 16/2011”).

Pasal 1 angka (20) UU No.13/2003 mendefinisikan peraturan perusahaan sebagai peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan (“Peraturan Perusahaan”).

Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk.

Namun, kewajiban pembuatan Peraturan Perusahaan tidak berlaku apabila perusahaan telah memiliki perjanjian kerja bersama. Adapun ketentuan di dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perusahaan harus disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang dimaksud sebagai pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut (“Pejabat”):

Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Tata Cara Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya (“Perkumpulan”). Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, Perkumpulan harus mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”). Tata cara pengesahan badan hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (“Permenkumham No. 6/2014”). Pemohon adalah setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara langsung memberikan kuasa kepada notaris untuk mengajukan permohonan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (“Pemohon”). Permenkumham No. 6 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 25 Maret 2014 dan berlaku sejak tanggal diundangkan.

Permohonan Pengajuan Nama Perkumpulan

Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan harus didahului dengan pengajuan pemakaian nama Perkumpulan, melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”). Permohonan tersebut diajukan dengan mengisi format pengajuan nama Perkumpulan, yang memuat (i) nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Perkumpulan dari bank persepsi, dan (ii) nama Perkumpulan yang dipesan. Besarnya biaya persetujuan pemakaian nama sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kementrian”). Biaya yang telah dibayarkan tersebut hanya berlaku untuk jangka waktu paling nama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pembayaran. Nama Perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang menyatakan bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.

Read the rest of this entry »

, , , , , ,

No Comments