Breaking News
LAYANAN URUN DANA PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.
Pada tanggal 31 Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) (“POJK 37/2018”).
Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas.
Seperti yang kita ketahui di dalam suatu Perseroan Terbatas (“Perseroan”) terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi dan Dewan Komisaris.
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
Akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas (“Perseroan”) memuat anggaran dasar Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan.
Pemegang Saham
Direksi Perusahaan
latest post
read all newsLayanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi
Pada tanggal 31 Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan...
Pembagian Dividen Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas
Pembagian dividen di dalam suatu perseroan terbatas (“Perseroan”)...
Pengawasan Tata Impor dan Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Penyalur alat kesehatan dan importir yang melakukan impor...
Pengaturan Pendaftaran Merek Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016
Latar Belakang Pada tanggal 30 Desember 2016, Menteri...
from the blog
go to blogProsedur Hukum Pengambilalihan Perseroan Terbatas
Latar Belakang Pasal (1) angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), mengatur mengenai definisi pengambilalihan yaitu sebagai berikut : "Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut". Adapun Pengambilalihan...
Tahap-Tahap Likuidasi Perseroan Terbatas
Latar Belakang Definisi likuidasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagaian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Persero)”. Tujuan utama dari likuidasi itu sendiri adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut....
Perseroan Sebagai Badan Hukum
Privatisasi Perusahaan Perseroan
Apa itu privatisasi? Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), Privatisasi adalah penjualan saham Perusahaan Perseroan yang merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas dengan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (“Persero”).
Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas
Seperti yang kita ketahui di dalam suatu Perseroan Terbatas (“Perseroan”) terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Direksi dan Dewan Komisaris.
Tata cara Pengesahan
read all articlesLayanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi
Pada tanggal 31 Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang...
Pembagian Dividen Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas
Pembagian dividen di dalam suatu perseroan terbatas (“Perseroan”) diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007...
Pengawasan Tata Impor dan Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Penyalur alat kesehatan dan importir yang melakukan impor alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik in vitro...
most popular post
Layanan Urun Dana Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi
Pada tanggal 31 Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan...
Dokumen Perusahaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan...
Tata Cara Terbaru Dalam Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri
Latar Belakang Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24...
Tata Cara Terbaru Dalam Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan
Tata Cara Terbaru Pada 26 Maret 2014, Menteri...