Hukum Perseroan Terbatas | Pengetahuan Hukum Perseroan Terbatas dan Permasalahannya di Indonesia

Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Parwisata (“PP 52/2012”), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (“Permen 1/2014”). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permen 1/2014, Sertifikasi usaha pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

Permen 1/2014 mengatur lembaga sertifikasi usaha, tata cara sertifikasi, pengawasan sertifikasi usaha pariwisata, dan sanksi administratif oleh menteri.

Lembaga Serifikasi Usaha Bidang Usaha

Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (“LSU Bidang Pariwisata”) adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan seritifkasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (“Undang-Undang Kepariwisataan”), usaha pariwisata meliputi antara lain: Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (“Undang-Undang Dokumen Perusahaan”) telah mulai berlaku dan diundangkan sejak tahun 1997. Undang-Undang Dokumen Perusahaan tersebut mencabut ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan segala ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Undang-Undang Dokumen Perusahaan mengatur tentang dokumen perusahaan, termasuk pengalihan, pemindahan, penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Dokumen Perusahaan, maka pengaturan mengenai penyimpanan dokumen menjadi lebih singkat dan ketentuan mengenai pemusnahan dokumen ditentukan sendiri oleh pimpinan perusahaan. Hal ini menjadikan perusahahaan menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dokumen Perusahaan, yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar (“Dokumen Perusahaan”). Dokumen Perusahaan terdiri dari:

  1. Dokumen keuangan

Dokumen keuangan terdiri dari: Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Tata Cara Terbaru Dalam Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri

Latar Belakang

Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (“PP No. 24/2009”), maka pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 05/M-IND/PER/2/2014 tentang Tata Cara Dalam Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri (“Permenperin No. 5/2014”) untuk mengatur pemberian izin usaha kawasan industri (“IU Kawasan Industri”) dan izin perluasan kawasan industri (“IP Kawasan Industri”). Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Permenperin No. 5/2014, pengertian dari kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri (“Kawasan Industri”). Sedangkan, perusahaan kawasan industri (“Perusahaan Kawasan Industri”) adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

IU Kawasan Industri

Kewenangan pemberian IU Kawasan Industri dan IP Kawasan Industri berada pada:

  1. Bupati/Walikota untuk Kawasan Industri yang berlokasi di kabupaten/kota;
  2. Gubernur untuk Kawasan Industri yang berlokasi di lintas wilayah kabupaten/kota; atau
  3. Menteri untuk Kawasan Industri yang berlokasi lintas wilayah provinsi dan Kawasan Industri yang merupakan penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain.

Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Tata Cara Terbaru Dalam Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar,  Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan

Tata Cara Terbaru

Pada 26 Maret 2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) menerbitkan Peraturan Menkumham No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (“Permenkumham No. 4/2014”). Secara prinsip, Permenkumham No. 4/2014 mengatur tata cara terbaru untuk meningkatkan pelayanan dan dan mempercepat proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan terbatas (“Perseroan”) melalui media elektronik.

Permenkumham No. 4/2014 mengatur tata cara yang cenderung lebih efektif bila dibandingkan dengan tata cara sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkumham No. M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (“Permenkumham No. 01/2011”).

Pada dasarnya, Permenkumham No. 4/2014 mengatur bahwa persetujuan maupun penolakan oleh Menkumham disampaikan secara elektronik kepada pemohon. Untuk itu, notaris dapat mencetak sendiri keputusan dari Menkumham tersebut. Dalam hal pemohon berkewajiban untuk menyampaikan dokumen pendukung dalam mengajukan suatu permohonan, maka si pemohon diwajibkan untuk menyampaikan surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa dokumen pendukung telah lengkap. Namun demikian, dokumen-dokumen pendukung tersebut dalam bentuk fisik akan disimpan oleh notaris. Hal ini berbeda dengan Permenkumham No. 01/2011, yang mewajibkan pemohon untuk menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Read the rest of this entry »

, , , , , , , ,

No Comments

Rencana Kerja Tahunan pada Perseroan Terbatas

Rencana kerja tahunan dalam perseroan terbatas (“Rencana Kerja”) diatur dalam Bab IV Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Berdasarkan Pasal 63 UUPT, Rencana Kerja disusun oleh direksi sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana Kerja ini memuat anggaran tahunan perseroan untuk tahun buku yang akan datang serta hal-hal yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk masa kerja 1 (satu) tahun buku.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UUPT, direksi harus menyampaikan Rencana Kerja kepada dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham (“RUPS”) sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Anggaran dasar dapat menentukan pihak yang berwenang untuk menyetujui Rencana Kerja, apakah hal tersebut merupakan wewenang dewan komisaris atau wewenang RUPS, terkecuali hal tersebut ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.  Penjelasan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UUPT lebih lanjut menjelaskan bahwa apabila peraturan perundang-undangan telah menentukan bahwa persetujuan atas Rencana Kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan bahwa Rencana Kerja tersebut disetujui oleh dewan komisaris atau sebaliknya.

Demikian juga, apabila peraturan perundang-undangan telah menentukan bahwa Rencana Kerja harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan bahwa Rencana Kerja disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris atau RUPS.

Apabila anggaran dasar menentukan Rencana Kerja harus mendapat persetujuan RUPS, maka berdasarkan Pasal 64 ayat (3) UUPT, mekanismenya adalah sebagai berikut: Read the rest of this entry »

, ,

No Comments