Privatisasi Perusahaan Perseroan
Posted by hukumperseroanterbatas in Perseroan Sebagai Badan Hukum on November 6, 2013
Definisi Privatisasi
Apa itu privatisasi? Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”), Privatisasi adalah penjualan saham Perusahaan Perseroan yang merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas dengan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia (“Persero”), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia sedang gencar melaksanakan privatisasi karena manfaatnya yang besar bagi Negara. Privatisasi bermanfaat bagi Persero, Negara dan masyarakat karena merupakan dana baru untuk pertumbuhan, sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan peningkatan partisipasi kontrol masyarakat. Dalam artikel ini akan dibahas beberapa poin yang penting untuk diketahui mengenai privatisasi Persero dari sisi hukum.
Maksud dan Tujuan Privatisasi
Menurut Pasal 74 UU BUMN, privatisasi dilakukan dengan maksud untuk: Read the rest of this entry »
Klasifikasi Saham Perseroan Terbatas
Posted by hukumperseroanterbatas in Saham Perseroan on November 6, 2013
Pengaturan umum mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Menurut Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa saham merupakan bukti penyetoran modal kepada Perseroan. Menurut Pasal 7 ayat (2) UUPT, Bagian atas saham tersebut wajib diambil oleh para pendiri pada saat Perseroan tersebut didirikan. Para pendiri yang telah mengambil bagian sahamnya disebut sebagai pemegang saham.
Klasifikasi Saham Beserta Hak Yang Melekat Di Dalamnya.
Menurut Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perusahaan” menyatakan bahwa hak-hak yang melekat pada saham sangat tergantung dari jenis saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Jika dilihat dari sudut pandang manfaatnya, pada dasarnya saham dapat dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni:
1. Saham biasa (common stocks).
Untuk jenis saham ini, kedudukan para pemegang saham sama dan tidak ada yang diistimewakan. Terhadap klasifikasi saham ini, Pasal 52 UUPT menyatakan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: Read the rest of this entry »
Hak Kebendaan Atas Saham
Posted by hukumperseroanterbatas in Saham Perseroan on October 1, 2013
Saham
Saham merupakan bukti penyetoran modal seseorang dalam sebuah perusahaan. Hal ini tercermin dari definisi Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya.”
Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak tertutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.
Hak Kebendaan Atas Saham
Menurut DR. Sentosa Sembiring, SH., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas”, Saham adalah benda bergerak yang memberikan hak kebendaan bagi pemiliknya. Hak-hak pemegang saham lahir dari kebendaan tersebut. Saham yang dimiliki oleh pemegang saham memberikan hak kepada pemegang saham, antara lain sebagai berikut: Read the rest of this entry »
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
Posted by hukumperseroanterbatas in Anggaran Dasar on December 5, 2012
Akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas (“Perseroan”) memuat anggaran dasar Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mengatur bahwa anggaran dasar Perseroan harus sekurang-kurangnya memuat:
- nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- jangka waktu berdirinya Perseroan;
- besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- tata cara pengangkatan, penggatian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.
Pasal 15 UUPT juga mengatur mengenai hal-hal apa yang tidak boleh dimuat dalam sebuah anggaran dasar, yaitu: Read the rest of this entry »
Pemeriksaan Terhadap Perseroan Terbatas
Posted by hukumperseroanterbatas in Pemeriksaan Perusahaan on December 4, 2012
Pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas (“Perseroan”) dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan apabila terdapat dugaan bahwa:
1. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga.
2. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
Pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan Perseroan apabila pemohon telah meminta secara langsung kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya, tetapi Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut. Permohonan pemeriksaan Perseroan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Permohonan pemeriksaan Perseroan dapat diajukan oleh: Read the rest of this entry »
Leks&Co Rekomendasi
Klik Di Bawah ini Untuk Tanya Jawab
Contact Our Lawyers
-
